seperti biasa, memulai pagi dengan membaca berita hari ini. pada salah satu portal berita, saya membaca tentang seorang ibu yang harus ditahan dirumah sakit selama empat bulan, karena tidak mampu melunasi biaya pengobatan sebesar 20 juta. ibu ini dirawat sejak bulan mei karena operasi kelahiran anaknya yang prematur. awalnya, suharni, ibu yang berusia 30 tahun ini mempercayakan proses kelahiran anaknya ke bidan, namun karena diperlukan penanganan khusus maka bidan tersebut menyarankan suharni dibawa kerumah bersalin. setelah dilakukan operasi dan perawatan, suharni kaget, soalnya biaya rumah sakit jauh diatas kemampuannya, dia harus membayar 20 juta untuk membawa anaknya keluar dari rumah sakit. alhasil dia sudah bertahan selama empat bulan untuk menunggu suaminya yang hanya seorang pemulung mendapatkan biaya untuk membawa anak mereka pulang ke rumah.
kemarin, saya melihat iklan duka cita satu halaman penuh di koran kompas. yang meninggal tentu orang yang tak punya uang recehan, bahkan hampir semua halaman kompas ada ucapan duka cita dari berbagai sahabat dan kolega untuk almarhumah. saja membayangkan, kalau saja uang biaya iklan satu halaman penuh tadi dipotong 20 juta untuk membantu suharni, saya yakin uangnya masih akan tersisa.
memang bikin geram, karena saya yakin suharni dan suaminya ber ktp indonesia raya, lalu kemana indonesia raya saat rakyatnya butuh pertolongan ? . tiap langkah suharni di atas bumi Indonesia dikenakan pajak, dan itu berarti suharni selama hidupnya telah sangat banyak membantu negara. lalu seperti apa tanggung jawab negara dalam memberikan jaminan kehidupan bagi orang orang yang selama ini menopang negara ini tetap berdiri.
negara tentu punya kewajiban untuk memberikan jaminan kesehatan bagi rakyat, bahkan itu secara jelas dituangkan dalam konstitusi negara ini. namun dalam praktek bernegara, konstitusi yang kita agung agungkan itu hanya jadi arsip tua yang tidak lagi penting untuk dipatuhi. pelayanan kesehatan selalu menjadi masalah besar di indonesia. sistem pelayanan kesehatan belum mampu memberikan jaminan yang memadai bagi rakyat miskin.
tahun 2008 misalnya, anggaran kesehatan hanya 2,5 persen dari jumlah apbn, nilainya sekitar 18 triliun. untuk jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin dianggarkan sebesar 5,1 triliun, sementara jumlah masyarakat miskin yang harus dikover sebanyak 34 juta jiwa, artinya setiap penduduk miskin hanya mendapatkan 145 perak untuk menjamin pengobatan mereka. uang sebesar itu hanya jadi lucu lucuan untuk menanggung pengobatan selama setahun. belum lagi penangan gizi buruk bagi 33 juta balita masih terkesan seadanya, dana untuk penanganan gizi buruk dialokasikan sebesar 48 milyar, itu berarti setiap anak yang mengalami kasus gizi buruk akan mendapatkan 14 ribu rupiah setahun. gila memang, 14 ribu perak setahun untuk setiap kasus gizi buruk !.
merujuk pada undang undang no 40 tahun 2004 tentang sistem jaminan sosial nasional (sjsn), tentu penanganan jaminan kesehatan masih jauh dari harapan, padahal ini adalah hak fundamental rakyat. jika kita mau menyelaraskan dengan program mdgs maka pemerintah semestinya mengalokasikan dana sebesar 20 persen dari angka apbn. Masalah selanjutnya adalah bagaimana mekanisme pelayanan dengan prinsip kesetaraan dapat dinikmati masyarakat miskin. sehingga pelayanan kesehatan tidak lagi hanya berpihak bagi yang punya uang. jamkesmas sebagai program andalan pemerintah masih dirasa belum cukup untuk menjangkau masyarakat miskin, masalah pendataan dan administratif lain membuat masyarakat lebih dulu menyerah, setelah dibola bola dari satu meja ke meja lain.
akses pelayanan kesehatan di daerah terpencil juga masih jadi masalah, perilaku dokter yang buruk dan fasilitas kesehatan yang minim. sehingga puskesmas tak mampu secara maksimal memberikan pelayanan bagi pasien. padahal puskesmas adalah senjata terdepan bagi pemerintah dalam menjangkau masyarakat.
kebocoran dalam distribusi anggaran juga adalah ciri khas negara tercinta ini, entah kalkulator merk apa yang digunakan, yang jelas kalkulasi dana yang sudah direncanakan dengan baik selalu berkurang ketika sampai ditingkat penerima. bahkan menteri kesehatan mengakui adanya kebocoran anggaran kesehatan di tingkat pelaksana. Ngeri memang, wakil ketua kpk pernah mengungkapkan fakta bahwa ditemukan adanya kebocoran anggaran pembangunan ditiap daerah hingga mencapai 50 persen, akibat adalah buruknya pelayanan publik termasuk pelayanan kesehatan. icw juga mengingatkan bahwa anggaran kesehatan rawan kebocoran, beberapa sektor yang rawan misalnya untuk penyediaan alat kesehatan dan program tambahan makanan anak sekolah. untuk alat kesehatan, informasi terakhir adanya dugaan korupsi di rumah sakit zainal abidin atau new hospital banda aceh. tidak tanggung tanggung mark up alat kesehatan berupa ct scan sebesar dua kali lipat dari harga seharusnya.
orang miskin seperti suharni tentu makin terhimpit ditengah kejamnya medan rejeki, suaminya yang hanya pemulung harus berpikir keras bagaimana membawa anaknya keluar dari rumah sakit. kalau tidak ada keajaiban tentu agak sulit bagi seorang pemulung bisa mengumpulkan uang sejumlah 20 juta. jalan alternatif adalah mencari utangan. tapi masalah tidak akan selesai, berpikir melunasi utang adalah cobaan besar berikutnya bagi pria dengan penghasilan yang dibawah rata rata ini. maka mungkin pernah terlintas dipikiran lelaki ini untuk lebih baik tidak punya anak kalau kejadiannya jadi begini.
masih banyak cerita miris lain dari masyarakat miskin dalam berjuang mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik, juga masih ada cerita orang yang berleha leha dengan tenangnya menikmati limpahan bocoran dana anggaran kesehatan. maka jangan kebakaran jenggot kalau satu saat suharni harus meminta bantuan pemerintah malaysia untuk menanggung biaya rumah sakit.
